PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah. Ini merupakan raihan WTP ke-5
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penguatan dan maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
PANGKALPINANG. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema “Sinergi Pengawasan APIP Mewujudkan Pemerintah Daerah Akuntabel”. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan
Sedekah merupakan salah satu perwujudan syukur atas karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Bahkan disebutkan pintu surga terbuka bagi orang-orang ikhlas yang memberikan hartanya di jalan Allah maupun
Sesuai dengan surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA, sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
PANGKALPINANG – Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Naziarto, didampingi Asisten Administrasi