PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) berhasil menindaklanjuti 89,6% hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran (TA) 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 32,6% jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu hanya sebesar 57%. Capaian ini disampaikan

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah. Ini merupakan raihan WTP ke-5 yang diterima Pemprov Babel sejak 2017 hingga 2021. Opini WTP itu disampaikan langsung oleh  Plt Kepala BPK RI Arman Syifa,

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penguatan dan maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022, melalui kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

PANGKALPINANG. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema “Sinergi Pengawasan APIP Mewujudkan Pemerintah Daerah Akuntabel”. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faeshol Cahyo Nugroho dan dihadiri oleh Inspektur Provinsi Susanto dan Inspektur Kabupaten/Kota yang didampingi oleh

Sedekah merupakan salah satu perwujudan syukur atas karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Bahkan disebutkan pintu surga terbuka bagi orang-orang ikhlas yang memberikan hartanya di jalan Allah maupun kepada sesama yang tengah dalam kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membelanjakan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil

Sesuai dengan surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA, sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor