
Pemprov Kep Babel Berhasil Menindaklanjuti 89,6% Rekomendasi LHP BPK
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) berhasil menindaklanjuti 89,6% hasil pemeriksaan yang
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) berhasil menindaklanjuti 89,6% hasil pemeriksaan yang
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penguatan
PANGKALPINANG. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) berhasil menindaklanjuti 89,6% hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran (TA) 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 32,6% jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu hanya sebesar 57%. Capaian ini disampaikan
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah. Ini merupakan raihan WTP ke-5 yang diterima Pemprov Babel sejak 2017 hingga 2021. Opini WTP itu disampaikan langsung oleh Plt Kepala BPK RI Arman Syifa,
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penguatan dan maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022, melalui kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
PANGKALPINANG. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema “Sinergi Pengawasan APIP Mewujudkan Pemerintah Daerah Akuntabel”. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faeshol Cahyo Nugroho dan dihadiri oleh Inspektur Provinsi Susanto dan Inspektur Kabupaten/Kota yang didampingi oleh
Sedekah merupakan salah satu perwujudan syukur atas karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Bahkan disebutkan pintu surga terbuka bagi orang-orang ikhlas yang memberikan hartanya di jalan Allah maupun kepada sesama yang tengah dalam kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membelanjakan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil
Sesuai dengan surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA, sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
PERIODE PERTAMA
PERIODE 2003 – 2004
PERIODE KEDUA
PERIODE 2004 – MEI 2008
PERIODE KETIGA
PERIODE MEI 2008 – JANUARI 2013
PERIODE KE EMPAT
PERIODE JANUARI 2013 – AGUSTUS 2013
PERIODE KE LIMA
PERIODE AGUSTUS 2013 – 2015
PERIODE KE ENAM
PERIODE 2015 – 2016
PERIODE KE TUJUH
PERIODE 2017 – JANUARI 2018
PERIODE KE DELAPAN
PERIODE MEI 2018 – SEKARANG
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |