PANGKALPINANG – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang baru, Faeshol Cahyo Nugroho bersilaturahmi sekaligus mengantarkan laporan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2021 kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (24/2/2022).
Sesuai dengan tugas utamanya, BPKP yang merupakan aparat intern pemerintah, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan nasional, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam penyampaian laporan ini, kami menyampaikan berbagai hal yang kami temukan selama 2021. Baik itu terkait dengan program aktivitas dari Pemerintah Pusat yang ada di Babel, Program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, hinga ke lingkup koorporasi, BUMN, dan BUMD di Babel,” ujar Faeshol.
Di kesempatan kali ini, Gubernur Erzaldi mengajak Kepala BPKP Babel untuk berdiskusi soal industrialiasi timah yang disebut oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Di mana, ini menjadi fokus yang menarik perhatian gubernur untuk mempersiapkannya.
“Statement Presiden mengenai timah yang harus diolah sendiri di daerah asal di tahun 2024, otomatis berkaitan dengan tantangan daerah kepulauan, yaitu perlunya penambahan pelabuhan. Karena kalau tidak ada pelabuhan ya tidak bisa bersaing,” kata orang nomor satu di Babel tersebut.
Maka dari itu, Gubernur Erzaldi meminta dukungan langsung Kepala Perwakilan BPKP Faeshol untuk terus mengawal dan mengoptimalkan apa yang sudah direncanakan ini, dengan menambah panjang dermaga dan pendalaman alur pelabuhan. Disebutkan pula bahwa gubernur juga telah membicarakan dan meminta izin mengenai hal ini kepada menteri perhubungan.
Terakhir, Gubernur Erzaldi juga meminta pada Kepala BPKP Babel untuk membuat list untuknya mengenai apa saja yang perlu diperhatikan, sehingga dapat mempermudah merealisasikan dan mencapainya.
“Tolong dilist pak, apa saja yang perlu menjadi perhatian, sehingga saya jadi tahu. Dan biasanya saya ada target untuk mencapai itu kemudian merealisasikannya,” ujar Gubernur Erzaldi.
PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, Kepala LKPP dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia, dalam rangka evaluasi program strategis kegiatan pemerintah daerah secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (24/01/2022).
Mengawali sambutannya saat membuka rapat, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, beberapa kolega kepala daerah di awal 2022 ada yang terkena masalah hukum yakni Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dikatakannya, hal ini akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
“Dalam catatan kami, dan saya yakin kita semua sudah paham, saya cuma mengingatkan, tindak pidana korupsi harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk merubah bangsa kita. Pemerintahan yang bersih, cleanandcleargovernance, akan membuat masukan negara, PAD meningkat, masalah kesejahteraan ASN dapat didongkrak naik, sehingga bisa menekan tindak pidana korupsi,”ujar mendagri Tito.
Dalam analisis dilakukan kemendagri, paling tidak dikarenakan 3 hal. Pertama adalah disebabkan oleh sistem, di antaranya biaya politik yang tinggi, rekrutmen ASN dengan imbalan; kedua yakni integritas, di antaranya moralitas dan mentalitas, kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara; serta faktor ketiga yakni faktor budaya, di antaranya praktek menyimpang dalam organisasi (tindakan korupsi/perbuatan melanggar hukum seolah menjadi transaksi), pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi.
“Kultur yang salah dianggap benar, bawahan kalo ga nyetor ke atasan, itu salah. Prestasi loyal nyetor, sehingga atasan memberikan lampu hijau bahkan menyuruh melakukan korupsi. Budaya ini harus dipotong, dari atasan sampai ke bawahan. Ini memerlukan komitmen dari pimpinan dari tingkat pusat hingga daerah,” tegasnya.
Untuk itu, Mendagri Tito menegaskan salah satu upaya untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yakni dengan melakukan digitalisasi di berbagai bidang, menjadikan smartcity, smartgoverment, semua dibuat digitalisasi meskipun menurutnya hal ini tidak gampang untuk negara sebesar Indonesia.
Dirinya juga mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum, menekan kriminalitas termasuk tindak pidana korupsi, bukan diukur dari banyaknya orang yang masuk ke penjara, melainkan minimnya orang yang masuk penjara karena mereka tidak melanggar.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua KPK RI, Firli Bahuri, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden RI Joko Widodo, bahwa kinerja penegakan hukum bukan dinilai dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, harus ada pencegahan berkelanjutan agar tindak pidana korupsi tak pernah terjadi lagi.
“Korupsi terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Yang jadi perhatian, coba lihat kembali sistem dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan dalam pemda, ini menentukan korupsi akan berlangsung atau tidak, yang bisa dilakukan adalah perbaikan sistem. Karena dalam teori, korupsi terjadi karena buruk dan lemahnya sistem. Kami harap kepala daerah tak henti melakukan perbaikan sistem,” ujar Kepala KPK Firli.
Salah satu upaya, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas yang dilantik pada 13 Januari lalu mengatakan, saat ini LKPP memiliki platform Belanja Langsung (Bela) sebagai platform yang dikembangkan LKPP bersama bersama para marketplace.
Hal ini sesuai dengan orientasi LKPP yakni, memudahkan stakeholder dalam menjalankan/mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM. Ini dimaksudkan agar investasi tumbuh, lapangan kerja terbuka, daerah sejahtera, serta tetap taat terhadap aturan.
Ada dua sistem yang tersedia, yakni e-katalog dan Toko Daring. E-Katalog merupakan sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyedia katalog barang jasa. Sedangkan Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPSME) dan ritel daring/online.
Dijelaskan Kepala LKPP, untuk kontrak payung dapat berdasarkan Pasal 27 Perpres No.16 Tahun 2018 yang terakhir di ubah dengan perpres No. 112 tahun 2021. Kontrak payung ini dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat dihitung volume dan waktu pengirimannya pada saat penandatanganan kontrak. Kontrak payung ini terdiri dari Kontrak Payung e-katalog dan kontrak payung non e katalog.
Dirinya juga menjelaskan beberapa manfaat dari e-katalog dan toko daring, seperti mempercepat dan mempermudah belanja APBN dan APBD, mendorong pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan iklim usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil serta lokal/regional, efisiensi waktu dan biaya dalam memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan, dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa, serta memudahkan monitoring karena tercatat secara elektronik.
PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Abdul Fatah mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang baru, Faeshol Cahyo Nugroho, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Senin (17/1).
Faeshol Cahyo Nugroho, menggantikan posisi Ikhwan Mulyawan yang berpindah tugas menjadi Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP. Dalam pengukuhan tersebut disaksikan langsung oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari.
Wagub mengatakan, pergantian pejabat adalah suatu dinamika organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkaya pengalaman tugas, memperluas wawasan dan pengetahuan, maupun pengembangan karier. Hal demikian juga berlaku di lingkungan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua sumbangsih yang telah diberikan selama mengabdi di Bumi Serumpun Sebalai. Semoga semua itu, bukan saja bermanfaat bagi perkembangan Pemprov. Babel pada saat ini, namun juga di masa mendatang,” ujar wagub kepada Ikhwan Mulyawan.
Dikatakan Wagub, BPKP sebagai pengemban tugas pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah, serta pelaksanaan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum diharapkan terus berkomitmen dan senantiasa memberikan bantuan konsultasi serta penjaminan kualitas dalam rangka membantu daerah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga, wagub berharap agar perwakilan BPKP Babel dapat semakin bersinergi dengan Pemprov. Babel beserta Pemkab dan Pemkot dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Untuk menjaga keberlangsungan hal-hal yang sudah baik, tak lupa wagub menekankan peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang seyogyanya mampu membawa angin segar dalam mencapai nilai, tujuan dan sasaran utama melalui proses quality assurance dan keterlibatan pengawas internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi.
“Selamat bertugas, semoga di bawah kepemimpinan bapak, perwakilan BPKP dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas pengawasan di Bangka Belitung,” tutupnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Bidang Investigasi Agustina Arumsari berharap dengan kerjasama dan sinergitas antara Perwakilan BPKP Babel dengan berbagai stakeholder yang sudah terjalin baik selama ini, akan semakin baik. Seperti telah melaksanakan pengawasan terhadap program pemerintah yang menjadi prioritas, salah satunya adalah pengawasan atas penanganan dampak pandemi Covid-19, yakni program vaksinasi Covid-19.
“Selain itu, koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum juga berjalan dengan baik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui strategi preemtif, preventif, dan represif,” ungkapnya.
Disamping itu, Perwakilan BPKP Babel bersama BUMN, BUMD, BLUD dan BUMDES bersinergi dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien.
Dalam menghadapi perubahan lingkungan yang semakin cepat, Agustina menyampaikan beberapa arahan Kepala BPKP, yakni dahulukan pengawasan prioritas yang berdampak besar untuk masyarakat dan stakeholder utama BPKP, antisipasi isu strategis dan eskalasi hasil pengawasan ke tingkat yang lebih strategis, kuatkan kolaborasi dan sinergi antar unit kerja.
Dalam acara pengukuhan tersebut, turut dihadiri Forkopimda Babel, Bupati Bangka Barat, Bupati Bangka Tengah, Bupati Belitung, Wakil Bupati Bangka Selatan, Sekda Babel, serta pejabat instansi vertikal. Sumber: Dinas Kominfo
PANGKALPINANG – Pada hari Jumat pagi, 23 April 2019, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksakan kegiatan ceramah agama yang kali ini disampaikan oleh Ustad Salahudin, LC di Ruang Rapat Besar Inspektorat Daerah
Acara yang dihadiri oleh seluruh pegawai Inspektorat Daerah dibuka oleh Inspektur Bapak Susanto, SE., Ak., CA., MM,. Inspektur mengharapkan dengan adanya tausiyah ini dapat mempererat silaturahmi dan ukhuwah islamiyah sekaligus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang agama kepada kita semua.
Dalam tausiyahnya Ustad Salahudin menyampaikan bahwa Ramadan adalah Bulan kebahagiaan dan kesenangan untuk bertemu dengan Allah SWT. “ Marilah di bulan Ramadan ini kita isi dengan beribadah bersama keluarga,, Insyaallah kita akan berkumpul bersama keluarga tercinta di Surga” ujar Ustad yang juga Ketua Yayaysan Taman Pendidikan Al-Quran, Rumah Sahabat Qur’an Azamtu Bangka Belitung.
Diakhir acara dilanjutkan dengan tanya jawab para pegawai kepada Ustad terkait isi ceramahnya maupun topik lain. Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar dan selesai sebelum waktu Zuhur.
Sejak Berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2001, Inspektorat Daerah Provinsi telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala / Inspektur. Berikut ini adalah nama nama Pejabat yang pernah menjadi Ka Bawasda / Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
AMB. Suwargo. HS (Ka Bawasda tahun 2003 – 2004)
2. Alm. Drs Doizen Simamora, M.Si (Ka Bawasda 2004 – Mei 2008)
3. Alm. Zulkomar SE, Ak (Ka Bawasda Periode Mei 2008 – Januari 2013)
4. Hardi, SH (Inspektur Periode Januari 2013 – Agustus 2013)
5. Drs. Sahirman Jumli, M.Si (Inspektur Periode Agustus 2013 – 2015)
6. Haryoso, SH (Inspektur Periode 2015 – 2016)
7. Drs Yulizar Adnan, M.Si (Inspektur Periode Januari 2017 – Januari 2018)
8. Haryoso, SH (Plt Inspektur Januari – Maret 2018)
9. Susanto, SE., Ak. CA., MM. Inspektur Periode Mei 2018 – Sekarang)
