Author: Admin

PANGKALPINANG – Guna mengawal program strategis pembangunan daerah di Bangka Belitung,Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman bangun sinergi dan kolaborasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Penegak Hukum (APH). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2021 pada Selasa (6/4/2021), di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel.

“Kolaborasi pihak-pihak tersebut akan membangun perspektif yang lebih komprehensif dalam pengawalan akuntabilitas, efektivitas kegiatan, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan,” terang Gubernur Erzaldi saat memberikan sambutannya.

Orang nomor satu di Babel ini mengatakan Pemprov. Babel sebelumnya telah meminta pendampingan pada program pengembangan perkebunan, khusus pengembangan lada sejak tahun 2018. Dan sektor pariwisata, telah dilakukan pendampingan sejak tahun 2019. Dalam hal ini, BPKP telah melakukan pemeriksaan  secara khusus. 

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah menjelaskan kolaborasi diawali dengan perancangan tahapan pengawasan, mulai dari analisis isu strategis dan identifikasi risiko pembangunan nasional maupun daerah, penentuan rencana pengawasan tematik, desain pengawasan dan rencana aksi pengawasan, serta implementasi rencana pengawasan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola yang baik.

“Kolaborasi BPKP dan APIP Daerah dalam mengawal pembangunan pariwisata dan peningkatan ruang fiskal daerah merupakan strategi kunci, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari KPK RI, Kepala Perwakilan BPKP Babel, Inspektur IV Itjen Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Inspektur Babel sebagai moderator. Dilanjutkan dengan pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Babel serta penandatanganan komitmen bersama terkait rencana aksi pengawasan di wilayah Babel.  Turut hadir dalam acara, Wakil Ketua DPRD Babel beserta anggota, Bupati/Walikota se-Babel, dan Sekda se-Babel.

JAKARTA – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman kembali mendulang prestasi di akhir tahun. Pada Rabu (16/12), Pemprov Babel bersama Pemprov. Gorontalo ditetapkan sebagai Instansi Dengan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik 2020 oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.  Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur Erzaldi saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020 dengan tema “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dengan Budaya Antikorupsi” di Gedung Merah Putih Penunjang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta. 

Penghargaan LHKPN merupakan penghargaan untuk instansi dan lembaga yang secara rutin melaporkan kekayaannya ke KPK. Pemberian ini didasarkan pada beberapa kriteria penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah wajib lapor online. 

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara luar biasa dan juga memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya kepada daerah namun juga masyarakat.  Ini menjadi bukti bahwa, manajemen kepemimpinan dalam pengawasan Gubernur Erzaldi tidak main-main karena, selain bukti pelaporan yang disiplin dan jujur, ini juga menunjukkan bahwa tingkat integritas pejabat dalam Pemprov. Babel sangat tinggi dan tingkat korupsi di Babel sangatlah rendah.  “Kita bersyukur dan berterima kasih kepada KPK yang telah memberi apresiasi kepada kita. Ini akan terus menyemangati kita bersama kawan-kawan jajaran Pemprov. Babel untuk terus berjuang dan bersemangat melawan korupsi,” ungkap Gubernur Erzaldi. 

Gubernur Erzaldi yakin dengan manajemen dan sistem yang baik dapat mendorong berbagai pihak untuk dapat bertindak dengan baik dan sesuai aturan.  Kegiatan yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo ini diadakan secara daring untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Ini juga menjadi upaya KPK untuk terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya antikorupsi karena itu, kegiatan ini secara aktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kementerian hingga masyarakat sipil.