INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEP. BABEL

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEP. BABEL

Workshop Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagikan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Pada hari Jum’at, tanggal 01 Maret 2019 di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan Workshop mengenai Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WBS PBJP). Pada kesempatan tersebut yang bertugas sebagai Narasumber adalah Irban Aparatur dan Pemerintahan Bapak Sumanjaya, S.E., M.Ak dan Bapak Kus Meinarno, S.E. Acara dimulai pada pukul 14.00 WIB, dan yang bertindak sebagai moderator adalah Ahmad Dapik, S.E. Acara dimulai dengan deskripsi singkat mengenai WBS PBJP oleh Bapak Sumanjaya, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang teknis/tata cara melakukan pengaduan secara online ke laman WBS PBJP oleh Bapak Kus Meinarno.

WBS PBJP diperlukan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa. Kedua, WBS PBJP diperlukan untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa. Terakhir, WBS PBJP diperlukan untuk meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Orang yang dapat menyampaikan pengaduan melalui WBS PBJP adalah seorang whistleblower, yaitu orang dalam Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Intitusi yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja.

Perlindungan identitas whistleblower diberikan secara sistem. Perlindungan kepada whistleblower dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

  1. Tahap penyampaian pengaduan:
    Whistleblower menggunakan nama anonimus/samaran.
  2. Tahap penyampaian pengiriman pengaduan:
    Pengaduan dikirimkan menggunakan saluran komunikasi aman berupa Transport Layer Security (TLS). Sehingga apabila pengaduan dicuri, tidak akan bisa dibuka karena menggunakan protokol berbasis cryptograph. Sistem ini berfungsi melindungi whistleblower tetap tersembunyi.
  3. Tahap verifikasi:
    Verifikator dalam menyampaikan resume pengaduan wajib menyembunyikan identitas whistleblower apabila kemungkinan terbuka dalam isi pengaduan.

Bagaimana cara menyampaikan pengaduan melalui WBS PBJP?
pengaduan hanya dapat disampaikan secara elektronik melalui WBS PBJP  di http://wbs.inaproc.id atau anda dapat mengaksesnya langsung via link yang sudah tersedia yaitu pada bagian kanan atas beranda situs ini.

BERITA TERBARU

SIMENTARI

SIMENTARI Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi

PELAPORAN
GRATIFIKASI

WBS ONLINE

WHISTLE BLOWING SYSTEM untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

BENTURAN
KEPENTINGAN

HELO PERI

Layanan konsultasi penilaian risiko di lingkungan Provinsi KEP. BABEL

PELANGGARAN
KODE ETIK

E-ARSIP

Layanan ARSIP INTERNAL di lingkungan Inspektorat Provinsi KEP. BABEL

e_KONSULTASI

LAYANAN DAN PRODUK

SIMENTARI

WBS

HELO PERI

e-ARSIP

GRATIFIKASI

BENTURAN KEPENTINGAN

KODE ETIK

KONSULTASI

LAPOR

BERITA

KONSUL

ABOUT