JAKARTA – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman kembali mendulang prestasi di akhir tahun. Pada Rabu (16/12), Pemprov Babel bersama Pemprov. Gorontalo ditetapkan sebagai Instansi Dengan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik 2020 oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur Erzaldi saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020 dengan tema “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dengan Budaya Antikorupsi” di Gedung Merah Putih Penunjang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta.
Penghargaan LHKPN merupakan penghargaan untuk instansi dan lembaga yang secara rutin melaporkan kekayaannya ke KPK. Pemberian ini didasarkan pada beberapa kriteria penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah wajib lapor online.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara luar biasa dan juga memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya kepada daerah namun juga masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa, manajemen kepemimpinan dalam pengawasan Gubernur Erzaldi tidak main-main karena, selain bukti pelaporan yang disiplin dan jujur, ini juga menunjukkan bahwa tingkat integritas pejabat dalam Pemprov. Babel sangat tinggi dan tingkat korupsi di Babel sangatlah rendah. “Kita bersyukur dan berterima kasih kepada KPK yang telah memberi apresiasi kepada kita. Ini akan terus menyemangati kita bersama kawan-kawan jajaran Pemprov. Babel untuk terus berjuang dan bersemangat melawan korupsi,” ungkap Gubernur Erzaldi.
Gubernur Erzaldi yakin dengan manajemen dan sistem yang baik dapat mendorong berbagai pihak untuk dapat bertindak dengan baik dan sesuai aturan. Kegiatan yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo ini diadakan secara daring untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Ini juga menjadi upaya KPK untuk terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya antikorupsi karena itu, kegiatan ini secara aktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kementerian hingga masyarakat sipil.
